Berita & Opini
Kader PMII UINSI

Opini 29 Oct 2026

PMII dan Paradoks Kader Intelektual: Antara Spirit Pembebasan dan Godaan Pragmatisme

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) genap berusia 66 tahun pada 17 April 2026 lalu. Usia yang tidak muda bagi sebuah organisasi kemahasiswaan. Namun, perayaan harlah kali ini seakan menjadi momentum refleksi yang getir: di satu sisi, PMII masih berdiri kokoh sebagai organisasi kader terbesar di Indonesia; di sisi lain, berbagai kritik internal mengemuka tentang melemahnya tradisi intelektual dan menjauhnya organisasi dari akar kerakyatannya.   Kritik itu bukan tanpa dasar. Beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan bagaimana diskursus publik tentang PMII perlahan bergeser dari isu-isu pembebasan dan advokasi kaum mustadh'afin menuju perbincangan seputar kekuasaan, jabatan, dan kedekatan dengan lingkaran elite. Sebuah ironi yang menusuk, mengingat PMII lahir dari rahim perjuangan untuk membela mereka yang tertindas.   Kemarau Intelektual yang Mengancam   Salah satu kritik paling tajam datang dari internal PMII sendiri. Dalam refleksi 66 tahun Harlah PMII, muncul kegelisahan tentang apa yang disebut sebagai "erosi organisasi" dan melemahnya etos intelektual kader . Tradisi membaca, berdiskusi, dan mengolah gagasan—yang dahulu menjadi bara epistemik PMII—kini cenderung meredup. Diskusi kritis digantikan seminar instan, riset digantikan postingan media sosial, dan pemikiran digantikan retorika moral .   Jika kita menengok sejarah, PMII memang dikenal sebagai inkubator intelektual. Paradigma Kritis Transformatif yang diusung pada era 1990-an menjadi penanda bagaimana organisasi ini berusaha keras membaca realitas sosial dengan pisau analisis yang tajam, mengadopsi teori kritis Mazhab Frankfurt hingga pemikiran Hasan Hanafi . Kini, gaung itu seakan tinggal gema. Kader PMII hari ini, menurut beberapa pengamat, lebih akrab dengan aktivitas administratif dan seremonial ketimbang pergulatan gagasan yang mendalam .   Tentu, tidak adil jika menimpakan seluruh kesalahan pada kader. Zaman memang berubah. Disrupsi digital telah mengubah lanskap pergerakan secara fundamental. Jika dulu jalanan adalah medan utama perlawanan, kini algoritma dan media sosial menjadi arena baru pertarungan wacana . Sayangnya, PMII tampak belum sepenuhnya adaptif. Alih-alih memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan gagasan pencerahan, sebagian kader justru terjebak dalam polarisasi dan budaya instan yang mematikan nalar kritis .   Godaan Pragmatisme dan Bayang-Bayang Kekuasaan   Kritik lain yang tak kalah pedas adalah soal independensi. PMII didirikan sebagai organisasi mahasiswa yang berakar pada nilai Ahlussunnah wal Jama'ah dan semangat kebangsaan. Namun, dalam praktiknya, kedekatan dengan kekuasaan politik kerap kali menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana organisasi ini masih mampu bersikap kritis.   Sejumlah pengamat menyoroti bagaimana sebagian kader PMII—atau setidaknya oknum di dalamnya—terlihat lebih sibuk mengurus kedekatan dengan elite ketimbang mengadvokasi kepentingan rakyat . Ketika demonstrasi mahasiswa menggema di berbagai daerah, suara PMII kerap dinilai tidak sekeras dulu. Ada kesan bahwa organisasi ini sedang "kehilangan taring" di tengah pusaran pragmatisme politik .   Tentu, berpolitik bukanlah hal yang tabu. Sejarah mencatat bagaimana PMII selalu bersinggungan dengan dinamika kekuasaan, baik di era Orde Baru maupun Reformasi. Namun, ada garis demarkasi yang harus dijaga: antara berpolitik untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, dengan berpolitik untuk sekadar berbagi kue kekuasaan. Ketika garis itu kabur, maka yang tersisa hanyalah organisasi yang kehilangan jati diri.   Menjemput Kembali Khittah Perjuangan   Di tengah berbagai kritik tersebut, bukan berarti PMII kehabisan jalan. Justru, kritik-kritik internal yang muncul adalah bukti bahwa masih ada kesadaran kritis di dalam tubuh organisasi. Pertanyaannya, mau dibawa ke mana kesadaran itu?   Ada beberapa langkah mendesak yang perlu dilakukan. Pertama, restorasi tradisi intelektual. PMII harus kembali ke "meja diskusi dan buku", bahkan jika perlu di trotoar-trotoar kampus . Wajib baca, wajib tulis, dan wajib diskusi harus menjadi kultur yang dihidupkan kembali, bukan sekadar jargon dalam forum formal.   Kedua, literasi digital yang serius. Era post-truth menuntut kader PMII untuk tidak hanya cerdas dalam analisis sosial-politik, tetapi juga cakap dalam mengelola narasi di ruang digital. Media sosial harus menjadi alat perjuangan, bukan sekadar panggung eksistensi .   Ketiga, dan yang paling fundamental, menjaga jarak kritis dari kekuasaan. PMII perlu menegaskan kembali posisinya sebagai agent of change yang berdiri di sisi rakyat kecil, bukan sebagai perpanjangan tangan kekuatan politik mana pun. Kedekatan dengan elite boleh saja terjadi, tetapi harus dalam kerangka advokasi kebijakan yang berpihak pada kaum mustadh'afin, bukan untuk berbagi kursi.   Pada akhirnya, PMII adalah organisasi yang lahir dari sejarah panjang perjuangan. Ia tidak didirikan untuk menjadi menara gading bagi segelintir elite, melainkan untuk menjadi suara bagi mereka yang terpinggirkan. Jika hari ini suara itu kian lirih, maka tugas kita bersama—kader, alumni, dan simpatisan—adalah mengembalikan nyala itu. Bukan dengan slogan, tetapi dengan kerja intelektual yang sungguh-sungguh dan keberpihakan yang tanpa ragu.

Oleh: Sahabat Aditya

Opini 29 Oct 2026

PMII dan Dilema Kader Milenial: Antara Idealisme Kampus dan Realitas Kehidupan

Ada satu pertanyaan yang jarang diajukan dalam forum-forum resmi PMII, tetapi sering muncul dalam obrolan kopi antar kader: Setelah lulus, mau jadi apa? Pertanyaan sederhana ini menyimpan kegelisahan mendalam tentang masa depan kader di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang. PMII telah lama menjadi kawah candradimuka bagi mahasiswa Islam untuk menempa diri menjadi intelektual organik. Namun, ketika ijazah di tangan dan dunia kerja menanti, banyak kader dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan idealisme pergerakan atau menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang serba pragmatis.   Fenomena ini bukan hal baru, tetapi intensitasnya semakin terasa dalam satu dekade terakhir. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mencatat bahwa pengangguran terbuka lulusan universitas pada Agustus 2023 mencapai sekitar 5,18 persen dari total pengangguran nasional, dengan jumlah pengangguran lulusan diploma dan sarjana mencapai lebih dari 1,1 juta orang (BPS, 2023). Angka ini menjadi konteks yang tak bisa diabaikan ketika kita membicarakan masa depan kader PMII. Di satu sisi, kader dididik untuk berpikir kritis dan berorientasi pada perubahan sosial. Di sisi lain, mereka harus bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif dan sering kali tidak ramah terhadap lulusan yang aktif berorganisasi.   Keterampilan yang Terabaikan   Salah satu kritik yang muncul dari kalangan alumni adalah kurangnya persiapan kader PMII menghadapi dunia profesional. Selama ini, pelatihan kader lebih banyak berfokus pada ideologi, retorika, dan manajemen organisasi. Semua itu penting, tetapi kurang diimbangi dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan di dunia kerja—seperti kemampuan analisis data, literasi keuangan, penulisan profesional, hingga penguasaan teknologi digital. Akibatnya, banyak kader yang unggul dalam forum diskusi tetapi gagal dalam wawancara kerja. Mereka fasih berbicara tentang keadilan sosial, tetapi kesulitan menyusun laporan keuangan atau mengoperasikan perangkat lunak analisis data.   Padahal, jika kita merujuk pada sejarah, PMII pernah melahirkan banyak tokoh yang tidak hanya kritis tetapi juga kompeten di bidangnya masing-masing. Nurcholish Madjid adalah contoh bagaimana seorang kader PMII bisa menjadi pemikir besar yang karyanya diakui secara luas. Namun, menjadi seperti Cak Nur tentu tidak cukup hanya dengan berdiskusi di forum-forum organisasi. Dibutuhkan kerja intelektual yang keras, disiplin membaca yang tinggi, dan kemampuan menulis yang terlatih. Hal ini kembali mengingatkan kita pada kritik tentang melemahnya tradisi intelektual yang pernah disampaikan dalam refleksi Harlah PMII ke-66 lalu.   Antara Organisasi dan Karier   Dilema lain yang tak kalah pelik adalah soal waktu. Menjadi kader aktif PMII menuntut dedikasi waktu yang besar—rapat, konsolidasi, aksi, hingga pendampingan masyarakat. Bagi sebagian kader, aktivitas ini justru mengorbankan waktu belajar dan kesempatan magang yang seharusnya menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja. Ketika teman-teman seangkatan sudah menyelesaikan magang di perusahaan ternama atau mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri, kader PMII masih sibuk mengurus administrasi organisasi.   Tentu, tidak ada yang salah dengan berorganisasi. Pengalaman berorganisasi justru memberikan nilai tambah berupa kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Namun, jika tidak dikelola dengan bijak, pengalaman itu bisa menjadi bumerang. Dunia kerja modern menuntut kombinasi antara soft skill dan hard skill. PMII unggul dalam yang pertama, tetapi sering tertinggal dalam yang kedua. Di sinilah pentingnya kader PMII mulai memikirkan strategi pengembangan diri yang lebih holistik, tidak hanya berfokus pada eksistensi organisasi semata.   Menuju Kader yang Adaptif   Jika PMII ingin tetap relevan di era yang terus berubah, ia harus berani melakukan terobosan. Salah satunya adalah dengan memperkuat program pengembangan karier bagi kader. PMII bisa bermitra dengan alumni yang telah sukses di berbagai bidang—baik di sektor swasta, pemerintahan, maupun wirausaha—untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis. Program mentoring, job shadowing, hingga bursa kerja internal bisa menjadi langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan antara dunia kampus dan dunia kerja.   Selain itu, PMII perlu mendorong kader untuk tidak memandang aktivitas organisasi dan pengembangan karier sebagai dua hal yang saling bertentangan. Keduanya bisa berjalan beriringan jika kader mampu mengelola waktu dengan baik dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Menjadi kader PMII bukan berarti harus mengorbankan masa depan ekonomi. Sebaliknya, kader yang mapan secara ekonomi akan lebih leluasa berkontribusi pada perjuangan organisasi dan masyarakat.   Pada akhirnya, PMII adalah tentang manusia—bukan sekadar struktur, AD/ART, atau seremonial. Organisasi ini hanya akan sekuat kader-kadernya. Jika kader-kadernya berkualitas, sejahtera, dan berdaya, maka PMII akan menjadi kekuatan yang benar-benar diperhitungkan. Sebaliknya, jika kader dibiarkan berjuang sendiri menghadapi kerasnya kehidupan, maka idealisme yang selama ini diagungkan di forum-forum akan menjadi utopia belaka.   Maka, wajar jika kita bertanya: sudah sejauh mana PMII menyiapkan kadernya untuk tidak hanya menjadi pejuang gagasan, tetapi juga pemenang dalam kehidupan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa lagi ditunda. Karena pada akhirnya, kader yang utuh adalah kader yang bisa berpikir kritis sekaligus bertahan hidup, yang mampu berjuang untuk rakyat sekaligus untuk keluarganya sendiri.

Oleh: Sahabat Aditya

Opini 29 Oct 2026

PMII dan Ilusi "Aksi Nyata": Ketika Rebranding Menjadi Pelarian dari Krisis Internal

Harlah ke-66 PMII diwarnai sebuah ironi yang sulit ditutupi. Di satu sisi, tema besar yang diusung adalah "Aksi Nyata PMII untuk Indonesia"—sebuah seruan yang terdengar gagah dan visioner. Di sisi lain, perayaan di Jakarta justru dinodai oleh aksi protes kader dari Maluku yang menuntut penegakan konstitusi organisasi, hingga memaksa Ketua Umum PB PMII meninggalkan lokasi melalui pintu belakang . Momen ini seakan menjadi cermin yang memantulkan persoalan sesungguhnya: PMII sedang tidak sekadar menghadapi tantangan eksternal, tetapi juga krisis internal yang menggerogoti fondasi organisasinya sendiri.   Tema "Aksi Nyata" sesungguhnya bukan hal baru dalam retorika PMII. Setiap periode kepemimpinan nyaris selalu melahirkan jargon-jargon pembaruan, mulai dari "Paradigma Kritis Transformatif" di era 1990-an hingga wacana "kritis, transformatif, dan produktif" yang pernah digulirkan sebelumnya . Namun pertanyaannya: sejauh mana jargon-jargon itu berbuah menjadi kerja-kerja konkret yang dirasakan masyarakat? Ataukah ia hanya berhenti sebagai komoditas wacana yang diproduksi ulang setiap lima tahun sekali?   Krisis Legitimasi dan Bayang-Bayang Politik   Persoalan yang mencuat dalam Harlah kali ini bukanlah sekadar soal protes kader daerah yang tidak terakomodasi. Lebih dari itu, ia menyentuh persoalan paling mendasar: legitimasi kepemimpinan. Massa aksi menuding Ketua Umum PB PMII belum memiliki pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM, serta menilai kebijakan yang diambil terindikasi dipengaruhi kepentingan politik di luar organisasi . Tudingan ini tentu tidak bisa serta-merta diterima sebagai kebenaran, tetapi juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam organisasi sebesar PMII, krisis legitimasi adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja.   Yang lebih memprihatinkan adalah cara kepemimpinan merespons kritik. Jika benar bahwa Ketua Umum memilih menghindar daripada berhadapan langsung dengan kader yang menyampaikan aspirasi, maka ini adalah sinyal bahaya bagi budaya organisasi. PMII selama ini membanggakan diri sebagai kawah candradimuka demokrasi dan dialektika. Jika pemimpin tertingginya saja tidak sanggup menghadapi kritik internal, bagaimana mungkin organisasi ini bisa menjadi suara kritis bagi kekuasaan di luar sana?   Isu kedekatan dengan kekuasaan politik juga bukan hal yang sama sekali baru. Relasi historis PMII dengan NU dan PKB memang tak bisa dihapus, tetapi garis demarkasi antara kaderisasi dan kepentingan elektoral harus tetap dijaga. Ketika mobilitas kader ke ranah politik membuat batas antara independensi dan afiliasi semakin tipis, publik berhak bertanya: apakah suara kritis PMII benar-benar lahir dari kesadaran kader, atau sekadar gema dari kekuatan yang lebih besar?   "Aksi Nyata" yang Belum Terbukti   Tema Harlah 2026 sebenarnya menyimpan potensi kritik yang tajam terhadap PMII sendiri. "Aksi Nyata" mengandaikan bahwa selama ini PMII lebih banyak berkutat pada wacana ketimbang tindakan. Enam tantangan strategis yang diidentifikasi—transformasi wacana ke aksi, kedaulatan digital, keadilan agraria, krisis ekologi, moderasi beragama, dan kemandirian ekonomi—adalah daftar yang komprehensif dan relevan . Namun daftar itu juga bisa dibaca sebagai pengakuan implisit bahwa PMII selama ini gagal merespons persoalan-persoalan tersebut secara memadai.   Ambil contoh isu keadilan agraria dan krisis ekologi. Berapa banyak kader PMII yang benar-benar turun ke lapangan mendampingi masyarakat adat yang tanahnya dirampas korporasi? Berapa banyak aksi konkret yang dilakukan untuk merespons krisis iklim, selain seminar dan diskusi panel? Jika "Tobat Ekologis" hanya menjadi frasa dalam pidato Harlah tanpa diikuti program yang terukur dan berkelanjutan, maka ia hanya akan menjadi jargon baru yang menambah panjang daftar janji kosong organisasi .   Hal serupa berlaku untuk isu kedaulatan digital. Di tengah derasnya arus disinformasi dan polarisasi di media sosial, PMII seharusnya menjadi benteng literasi digital yang tangguh. Namun realitasnya, banyak kader justru terjebak dalam budaya instan dan retorika moral di ruang maya, alih-alih membangun narasi pencerahan yang berbasis data dan argumentasi rasional.   Antara Rebranding dan Refoundasi   Pada titik ini, PMII perlu jujur pada dirinya sendiri: apakah yang dibutuhkan benar-benar sekadar rebranding, atau justru refoundasi—penataan ulang fondasi organisasi secara mendasar? Rebranding berhenti pada perubahan citra dan kemasan. Sementara refoundasi menyentuh hal-hal substantif: bagaimana kaderisasi dijalankan, bagaimana mekanisme demokrasi internal bekerja, bagaimana independensi dijaga, dan bagaimana kerja-kerja intelektual dihidupkan kembali.   Krisis yang terlihat dalam Harlah kali ini bukanlah penyakit baru. Ia adalah akumulasi dari persoalan-persoalan lama yang selama ini ditutupi dengan retorika dan seremonial. Kegagapan paradigma kritis yang pernah dikritik oleh kalangan internal PMII sendiri—ketika organisasi harus kritis terhadap pemerintah tetapi terjebak dalam sikap pekewuh terhadap figur tertentu—adalah bagian dari akar masalah yang sama . Ketika idealisme berbenturan dengan kepentingan pragmatis, yang sering kali menang adalah yang terakhir. Jika PMII ingin tema "Aksi Nyata" tidak berakhir sebagai slogan yang dilupakan setelah Harlah usai, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menegakkan konstitusi organisasi. Selesaikan persoalan SK kepengurusan yang menjadi sumber konflik. Buka ruang dialog yang tulus antara pengurus pusat dan kader daerah. Dan yang paling penting, kembalikan PMII ke khittah-nya sebagai organisasi kader yang independen, kritis, dan berakar pada kepentingan rakyat kecil—bukan pada kepentingan segelintir elite yang kebetulan memiliki kedekatan historis dengan organisasi ini.   Pada akhirnya, usia 66 tahun bukanlah angka yang muda. PMII telah melalui berbagai zaman, dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Tetapi tantangan terbesar hari ini mungkin bukan datang dari luar, melainkan dari dalam: godaan untuk berpuas diri dengan kekuasaan, kemalasan intelektual yang dibalut dengan kesibukan seremonial, dan hilangnya keberanian untuk mengatakan kebenaran kepada diri sendiri. Jika PMII mampu melewati ujian ini, maka "Aksi Nyata" bukanlah utopia. Jika tidak, ia hanya akan menjadi satu lagi frasa indah yang dipajang di spanduk, lalu dilupakan begitu saja.

Oleh: Sahabat Abraham

Opini 28 Oct 2026

Mahasiswa dan Krisis Keteladanan: Kader PMII Jangan Hanya Pandai Bicara

Kita hidup di zaman ketika gagasan mudah dipamerkan, tetapi keteladanan sulit ditemukan. Mahasiswa fasih mengkritik pemerintah, lantang menuntut transparansi, dan piawai menyusun narasi perubahan. Namun di saat yang sama, tidak sedikit yang abai pada hal-hal kecil: menepati janji, datang tepat waktu, menjaga amanah, dan bertanggung jawab atas tugas organisasi. Kesenjangan antara ucapan dan tindakan inilah yang menjadi persoalan serius, termasuk bagi kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).   Integritas Dimulai dari Hal Kecil   Gerakan mahasiswa sering dinilai dari seberapa besar aksinya, seberapa ramai massanya, atau seberapa tajam orasinya. Padahal kepercayaan publik tumbuh dari konsistensi. Masyarakat tidak akan mudah percaya pada mahasiswa yang menuntut kejujuran dari pejabat, sementara dalam organisasinya sendiri laporan keuangan tidak transparan, rapat dijalani asal-asalan, dan tanggung jawab saling dilempar.   Kader yang berintegritas tidak lahir dari pidato, melainkan dari kebiasaan. Kejujuran dalam mengelola kegiatan rayon, kedisiplinan dalam menjalankan program, serta kesediaan mengakui kesalahan adalah latihan awal sebelum memikul peran yang lebih besar di masyarakat.   Menghidupkan Dzikir, Fikir, dan Amal Sholeh   Trilogi PMII sebenarnya sudah memberi rumusan yang utuh. Dzikir mengingatkan bahwa gerakan harus berpijak pada spiritualitas dan kerendahan hati. Fikir menuntut ketajaman nalar dan kebiasaan belajar. Amal sholeh memastikan semua itu berujung pada manfaat nyata bagi sesama.   Masalah muncul ketika ketiganya timpang. Ada kader yang kuat berdiskusi tetapi lemah dalam kepedulian sosial. Ada pula yang rajin beraktivitas tetapi miskin bacaan sehingga geraknya kehilangan arah. Keseimbangan inilah yang perlu terus diingatkan dalam setiap forum kaderisasi, bukan hanya dihafal saat MAPABA.   Senior dan Junior: Relasi yang Perlu Dibenahi   Keteladanan juga berkaitan erat dengan relasi antarkader. Senioritas seharusnya menjadi ruang pendampingan, bukan alat menekan. Senior yang baik hadir sebagai teman berpikir, membuka akses belajar, dan memberi contoh nyata. Sebaliknya, junior perlu menumbuhkan sikap hormat tanpa kehilangan keberanian bertanya dan berbeda pendapat.   Tradisi saling mengasah, bukan saling menjatuhkan, akan membuat rayon dan komisariat menjadi tempat tumbuh yang sehat. Dari lingkungan seperti itulah kader yang matang dan percaya diri akan lahir.   Hadir untuk Masyarakat   Pada akhirnya, ujian kader ada di tengah masyarakat. Apakah kehadiran PMII dirasakan di lingkungan sekitar kampus? Apakah ada program yang menyentuh kebutuhan warga, seperti bimbingan belajar anak, edukasi kesehatan, pendampingan UMKM, atau literasi digital bagi orang tua? Gerakan yang besar sering dimulai dari kerja sederhana yang dilakukan dengan konsisten.   Penutup   PMII akan tetap relevan selama kadernya mampu menjadi teladan, bukan sekadar pembicara. Mari kembali pada hal mendasar: jujur dalam bersikap, disiplin dalam bekerja, dan tulus dalam mengabdi. Sebab perubahan yang paling berpengaruh sering kali bukan yang paling nyaring, melainkan yang paling bisa dipercaya. Salam pergerakan!

Oleh: Sahabat Andi